Dapatkan gratis ongkir - Bebas 30 hari uang kembali.

Desaku Purwakarta
Rp. 0
Keranjang masih kosong.

Dapatkan gratis ongkir - Bebas 30 hari uang kembali.

Rapat Minggon Desa Bungursari Sebagai Wadah Partisipasi Warga

Desa Bungursari, Kabupaten Purwakarta-  Semangat gotong-royong dan partisipasi aktif warga di Desa Bungursari terus tumbuh melalui Rapat Minggon Desa yang baru saja sukses digelar. Acara ini menjadi forum penting bagi penduduk desa untuk menyampaikan ide, gagasan, dan kebutuhan mereka. Dalam suasana yang penuh semangat, warga Desa Bungursari berkumpul dalam Rapat Minggon Desa yang diadakan pada Jum'at (15/9). Acara ini dihadiri masyarakat dari berbagai usia dan latar belakang, yang datang bersama-sama untuk berdiskusi tentang perkembangan dan permasalahan di desa mereka. Salah satu sorotan utama dari Rapat Minggon Desa ini adalah peningkatan partisipasi warga dalam pembangunan desa. Kepala Desa Bungursari, Ibu Hj. Nur Elah yang memimpin rapat tersebut, mengatakan, "Rapat Minggon Desa adalah momen penting bagi kami untuk bersatu dan merencanakan masa depan desa ini. Kolaborasi aktif dari warga adalah kunci keberhasilan pembangunan kami." Rapat Minggon Desa tidak hanya menguatkan rasa kebersamaan, tetapi juga menjadi ajang untuk menyuarakan permasalahan yang dihadapi oleh penduduk desa. Acara ini mencerminkan semangat kerja sama yang kuat di Desa Bungursari, dan para peserta berharap bahwa hasil dari rapat ini akan membawa perubahan positif bagi desa mereka. Rapat Minggon Desa telah membuktikan bahwa partisipasi aktif warga adalah pondasi kuat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kualitas hidup dalam sebuah komunitas.

Monitoring & Evaluasi Pelaksanaan Bhakti Karya Praja di Desa Bungursari

Kabupaten Purwakarta, Institut Pemerintahan Dalam Negeri-  Program Bhakti Karya Praja(BKP) merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan tinggi kepamongprajaan yang memungkinkan praja untuk berkontribusi pada masyarakat sekitar. Untuk memastikan keberhasilan program ini, pihak kampus IPDN kini telah meningkatkan upaya dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan BKP. Pihak kampus IPDN yang diwakili oleh Kepala Satuan Manggala Praja dan Kepala Satuan Bina Pelatihan Praja hadir untuk memastikan agar manfaat program BKP dapat dirasakan maksimal bagi praja maupun masyarakat pada hari Rabu (13/9). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas program, memastikan kepatuhan terhadap standar etika, dan mengukur dampak positifnya pada komunitas lokal khususnya UMKM. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas program BKP dan memastikan bahwa praja dan komunitas lokal mendapatkan manfaat maksimal dari kolaborasi ini. Pihak IPDN berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengevaluasi proses ini demi mencapai tujuan pembelajaran dan pengabdiannya yang lebih baik di masa depan.

PEMBAGIAN BLT DESA BUNGURSARI BERSAMA PRAJA IPDN

Pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) di desa biasanya dilakukan oleh pemerintah daerah atau pihak terkait, seperti dinas sosial atau pemerintah desa, sebagai upaya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.  Salah satu desa yang melaksanakan pragram BLT ini yaitu Desa Bungursari, kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta. Pembagian BLT di Desa Bungursari dilaksanakan pada hari Jumat, 8 September 2023 (08/09/23) mulai dari pukul 08.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB . Pembagian dilaksanakan secara door to door agar perangkat desa bisa memastikan bahwa yang menerima tepat sasaran tanpa adanya perantara. Hal ini dilakukan agar adanya transparansi yang diterapkan dalam pembagian BLT di Desa Bungursari.  Tujuan utama dari pembagian BLT (Bantuan Langsung Tunai) adalah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang berada dalam situasi ekonomi yang sulit. Beberapa tujuan kunci dari program ini adalah:  1. Mengurangi Kemiskinan BLT bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberikan bantuan keuangan langsung kepada keluarga atau individu yang berada di bawah garis kemiskinan.  2. Memenuhi Kebutuhan Dasar  Program BLT dirancang untuk membantu penerima memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan.  3. Mengurangi Ketimpangan Sosial Melalui pembagian BLT, pemerintah berusaha mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi antara kelompok yang lebih mampu dan yang kurang mampu.  4. Membantu dalam Situasi Krisis BLT sering digunakan sebagai respons terhadap situasi darurat, seperti bencana alam, konflik, atau krisis ekonomi, untuk membantu masyarakat yang terdampak.  5. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dengan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, program BLT dapat membantu menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.  6. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Tujuan jangka panjang dari BLT adalah meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, mengurangi ketidaksetaraan, dan memberikan akses yang lebih baik ke layanan pendidikan dan kesehatan.  Selanjutnya berikut beberapa bentuk BLT secara umum yang dapat diterapkan pemerintah dalam pembagiannya yaitu: .  1. Bantuan Keuangan Tunai Ini adalah bentuk paling umum dari BLT. Penerima menerima sejumlah uang tunai secara berkala untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.  2. Voucher atau Kartu Dana Penerima BLT dapat menerima voucher atau kartu dana yang dapat digunakan untuk membeli barang tertentu, seperti makanan, pakaian, atau barang lainnya, di toko atau tempat yang telah ditentukan.  3. Subsidi Biaya BLT juga bisa berbentuk subsidi biaya tertentu, seperti subsidi pendidikan atau subsidi kesehatan, di mana pemerintah membayar sebagian atau seluruh biaya pendidikan atau pengobatan penerima.  4. Paket Barang Kebutuhan Dalam beberapa situasi, penerima BLT dapat menerima paket barang kebutuhan seperti beras, minyak goreng, dan barang-barang makanan lainnya, bukan uang tunai.  5. Program Pekerjaan Sementara Sebagai bentuk BLT, pemerintah dapat menyediakan pekerjaan sementara atau proyek-proyek infrastruktur untuk memberikan penghasilan kepada mereka yang membutuhkan.  6. Bantuan Langsung Non-Tunai Ini dapat mencakup pemberian barang atau layanan non-tunai seperti makanan siap saji, layanan kesehatan, atau bantuan perumahan.  7. Bantuan Modal Usaha Kecil: Dalam beberapa kasus, pemerintah atau lembaga yang menyelenggarakan BLT dapat memberikan modal usaha kecil kepada penerima untuk membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha mereka.  8. Bantuan Langsung untuk Anak BLT dapat berfokus pada bantuan langsung untuk anak-anak, termasuk bantuan pendidikan atau kesehatan khusus untuk anak-anak. Bentuk BLT dapat sangat bervariasi tergantung pada sasaran dan tujuan program, serta situasi ekonomi dan sosial di daerah yang bersangkutan. Program ini dirancang untuk memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang memerlukannya. Melalui program BLT yang dilaksanakan di Desa Bungursari diharapkan dapat membantu segala biaya yang menjadi kesulitan di masyarakat dan dapat mensejahterakan masyarakatnya. Dengan sistem door to door yang dilakukan Desa Bungursari secara transparansi dan tepat sasaran .

Program Ketahanan Pangan 2023: 8 Sapi siap untuk dikelola

Tanggal: 13 September 2023 Tempat: Dusun 3 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta Pemerintah Desa Bungursari memulai langkah besar dalam pengelolaan peternakan bagian hewani melalui program ketahanan pangan tahun 2023. Dengan alokasi anggaran dari dana desa, program ini bertujuan untuk memperkuat ketersediaan dan aksesibilitas produk hewani bagi masyarakat. Melalui program ini, pemerintah telah mengalokasikan dana desa untuk mengelola 8 ekor sapi. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Bungursari, memperkuat keamanan pangan dan memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi peternak lokal. Para anggota pengurus peternak telah dipilih untuk menerima bantuan ini. Selain mendapatkan sapi, mereka juga akan menerima bimbingan teknis dan pengawasan dari ahli peternakan yang terlatih. Langkah ini diharapkan akan memastikan bahwa peternak dapat merawat dan mengelola hewan-hewan tersebut dengan baik, sehingga meningkatkan hasil produksi secara signifikan. Program ketahanan pangan anggaran 2023 ini diharapkan akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang, tidak hanya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga dalam memberikan dukungan kepada para peternak lokal dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Harapannya, langkah ini dapat menjadi contoh yang dapat diadopsi dan dikembangkan oleh daerah lain untuk mencapai tujuan serupa.

Praja IPDN dan Perangkat Desa Gelar Focus Group Discussion untuk Pemerintahan Desa yang Lebih Baik

Praja IPDN dari berbagai jurusan dan perangkat desa Bungursari mengadakan Focus Group Discussion (FGD) yang produktif dalam upaya meningkatkan kualitas pemerintahan di desa mereka. Acara yang diadakan pada tanggal (7/9) di aula desa Bungursari ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa dan mencari solusi bersama. Dalam FGD yang dihadiri oleh kurang lebih 20 praja dan perangkat desa, banyak masalah yang berhasil diidentifikasi, seperti sumber daya perangkat desa yang kurang memadai, serta tantangan dalam urusan UMKM. Diskusi juga mencakup isu-isu seperti partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Praja dari berbagai latar belakang keilmuan, mulai dari politik Indonesia terapan hingga pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat membawa pandangan unik mereka dalam FGD. Mereka membahas solusi yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk pengembangan UMKM dan BUMDes. Perangkat desa yang turut serta dalam FGD sangat mengapresiasi kontribusi mahasiswa. Mereka menyatakan bahwa kolaborasi ini memberikan wawasan berharga dan pemikiran segar yang dapat membantu desa dalam merencanakan langkah-langkah ke depan. "Kami merasa sangat terbantu oleh ide-ide segar dan perspektif baru yang dibawa oleh para praja ini. Kolaborasi ini membuka jalan bagi kerja sama yang lebih erat antara desa dan generasi muda, yang akan membantu kita membangun desa yang lebih baik untuk masa depan," kata Sekretaris Desa Bungursari Hasil dari FGD ini akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan rencana pembangunan desa yang lebih baik. Praja juga berencana untuk melibatkan masyarakat desa secara lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masa depan desa mereka. Diharapkan, kolaborasi ini akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pemerintahan desa dan pembangunan di desa .